BERITA UTAMA

Pengumuman

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi, dikukuhan menjadi guru besar tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta(UNJ) dalam sidang terbuka, di Jakarta, Senin (24/6). Dalam pengukuhan tersebut, Unifah membacakan orasi ilmiahnya mengenai membangun tata kelola guru dan tenaga kependidikan yang efektif dalam perspektif dalam Revolusi Industri 4.0.

Dalam orasi ilmiahnya, Unifah menyoroti permasalahan tata kelola guru yang menjadi masalah lama yang tidak mudah diurai, namun mulai tampak jelas persoalannya ketika program sertifikasi digulirkan pada 2005. Sertifikasi diyakini sebagai strategi ampuh karena melahirkan sistem insentif bagi guru untukmeningkatkan motivasi dan kinerjanya secara berkelanjutan.

"Sistem sertifikasi ini masih menghadapi kendala faktor akademik dan faktor manajemen secara signifikan. Secara akademik, sertifikasi guru sering terkendala proses, prosedur, dan model sertifikasi yang berubah-ubah," katanya.

Akan tetapi, kata dia, faktor terpenting untuk mencapai mutu kinerja guru adalah kemampuan belajar sambil bekerja sebagai proses belajar berkelanjutan. Sertifikasi guru, tambahnya, juga terkendala faktor manajemen sertifikasi yang menyebabkan program terasas lebih berat pada biaya proses administrasi.

"Namun yang tidak boleh diabaikan adalah jangan sampai sistem sertifikasi memunculkan gejala segregasi yang tidak perlu antara guru yang belum dan sudah bersertifikat di sekolah," katanya. Selanjutnya komposisi guru yang mana 51 persen adalah guru non-PNS serta honorer dan 49 persen guru PNS dan tidak semua guru layak untuk sertifikasi karena 34,8 guru sekolah negeri adalah honorer. Kemudian Unifah juga menyoroti rasio siswa per guru yang mana di negara maju rasionya 1:15, namun rasioIndonesia apabila hanya guru tetap yang dihitung yakni 1:21. Sementara rentangan rasio yang tidak merata di Tanah Air yakni 1:14 hingga 1:35.

"Kekurangan dan penempatan guru yang tidak merata inilah yang menjadi sumber utama permasalahan guru dewasa ini. Pembiaran terhadap kedua masalah ini akan memnimbulkan pemborosan yang luar biasa," katanya. Dia mengusulkan agar mengangkat guru PNS, menyelesaikan honorer, menaikkan rasio siswa dan guru, serta memeratakan penempatan guru adalah isu kebijakan penting untuk peningkatan efesiensi tata kelola guru di Tanah Air. "Kebijakan ini tidak hanya untuk menghemat APBN, tetapi juga mendorong peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan," kata Unifah. 

 

*sumber : REPUBLIKA.CO.ID

 

Informasi Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tahun 2019

 

Dalam rangka pembinaan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan tinggi agar terus meningkatkan prestasinya, Direktorat Jenderal Sumber Daya lptek dan Pendidikan Tinggi akan menyelenggarakan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019. Pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat nasional di lingkungan pendidikan tinggi Tahun 2019 terdiri atas 7 (tujuh) kategori, yaitu:

  1. Dosen Berprestasi Bidang Sains dan Teknologi.
  2. Dosen Berprestasi Bidang Sosial Humaniora.
  3. Laboran Berprestasi.
  4. Pustakawan Berprestasi.
  5. Pengelola Keuangan Berprestasi.
  6. Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi.
  7. Arsiparis Berprestasi.

Tata cara dan jadwal penyelenggaraan pemilihan tercantum dalam Buku Pedoman berikut ini :

  1. Pedoman Dosen Berprestasi 2019
  2. Pedoman Arsiparis Berprestasi 2019
  3. Pedoman Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi 2019
  4. Pedoman Pustakawan Berprestasi 2019.
  5. Pedoman PLP/Laboran Berprestasi 2019
  6. Pedoman Pengelola Keuangan Berprestasi 2019

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bagian Kepegawaian untuk Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan di Fakultas masing-masing dan Rektorat.

AGENDA KEGIATAN

<<  September 2019  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30