A. DASAR HUKUM
                                 
  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini

  2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 : Perubahan PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

  5. Peraturan Pemerintah Nomor  63 tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013: Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008 , Perubahan ketiga no. 44 Tahun 2011

  7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

  8. Kepka BKN no. 13 Tahun 2003 tentang Juknis Pelaksanaan PP no. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Kenaikan Pangkat PNS

B.  PERSYARATAN KENAIKAN PNS
 

1. Kenaikan Pangkat Reguler

               
  • Fotocopy sah kartu pegawai dilegalisir oleh pejabat berwenang.

  • Fotocopy sah daftar penilaian prestasi kerja (DP3) 2 tahun terakhir dilegalisir oleh pejabat berwenang.

  • Fotocopy sah surat keputusan CPNS, PNS, dan SK pangkat terakhir dilegalisir oleh pejabat berwenang.

  • Fotocopy sah surat pengangkatan dalam jabatan terakhir dan pengangkatan jabatan sebelumnya bagi PNS yang menduduki jabatan struKtural atau jabatan fungsional khusus dilegalisir oleh pejabat berwenang.

  • Fotocopy sah surat pernyataan pelantikan dan fotocopy diklat perjenjangan bagi yang berjabatan struktural untuk kenaikan pangkat dari Golongan Ruang III/ d ke IV/ a dilegalisir oleh pejabat berwenang.

  • Asli penetapan Angka Kredit dan Dupak bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional khusus.

  • Fotocopy sah Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang.

  • Fotocopy sah surat Keterangan Pindah bagi PNS yang pindah instansi dari instansi lain dilegalisir oleh pejabat berwenang.

  • Fotocopy sah Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja bagi PNS yang mengusulkan Peninjauan Masa Kerja dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

  • Fotocopy sah Surat Keputusan Konversi NIP, dilegalisir oleh pejabat berwenang.

  • Fotocopy sah Surat Keputusan dari jabatan Fungsional khusus bagi PNS yang diangkat dalam jabatan structural, dilegalisir oleh pejabat berwenang.

 

2. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, selain Persyaratan Pada Point 1 di Atas Juga Melampirkan Penyesuaian Ijazah, selain Persyaratan Pada Point I di atas juga melampirkan:

   
  • Fotocopy sah sertifikat lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilegalisir oleh pejabat berwenang.

  • Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan sesuai dengan Disiplin Ilmu yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II.

  • Fotocopy sah Surat Keputusan Izin Belajar dilegalisir oleh pejabat berwenang.

  • Fotocopy sah Transkrip Nilai dilegalisir oleh pejabat berwenang. 

 

3. Kenaikan Pangkat Tugas Belajar selain Persyaratan Pada Point I juga melampirkan:

   
  • Fotocopy sah Surat Keputusan Tugas Belajar dan pencabutan tugas belajar yang dikeluarkan oleh Gubernur dilegalisir oleh pejabat berwenang.

  • Fotocopy sah Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari jabatan fungsional bagi PNS yang menduduki jabatan structural dilegalisir oleh pejabat berwenang. 

 

4. Kenaikan Pangkat Pilihan

    Bagi PNS dengan pangkat satu tingkat di bawah pangkat dasar untuk PNS yang menduduki jabatan structural, minimal satu tahun dalam pangkat terakhir dan satu tahun dalam jabatan sesuai dengan PP 12 Tahun 2002 dengan persyaratan pada point I.

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT TENAGA EDUKATIF

Prosedur Kenaikan Pangkat Tenaga Edukatif

PERSYARATAN PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT

Persyaratan Pengajuan Kenaikan Pangkat

Peraturan Pemerintah no11 Tahun 2002 pasal 13 menjelaskan:
Pada saat pengangkatan pertama Calon Pegawai Negeri Sipil ada kalanya yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.
– Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah :
a. Masa selama menjadi Calon / Pegawai Negeri Sipil, kecuali masa selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
b. Masa selama menjadi Pejabat Negara
Umpamanya : Masa selama menjadi Anggota DPR-RI, Gubernur dan lain sebagainya.
c. Masa selama menjalankan tugas pemerintahan, yang antara lain masa
penugasan sebagai :


1) Lokal staff pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
2) Pegawai tidak tetap, Umpamanya masa bakti Dokter selama
menjadi pegawai tidak tetap
3) Perangkat Desa;
4) Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional;
5) Petugas pada Pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


d. Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain masa selama menjadi Prajurit Wajib dan Sukarelawan.
e. Masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik Pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. – Masa kerja yang diperhitungkan ½ (setengah) adalah masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum) yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputusputus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tahun.

Cara menghitung masa kerja dilaksanakan sebagai berikut :
a. Masa kerja yang diperhitungkan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 adalah masa kerja hasil akhir yang tidak kurang dari 1 (satu) bulan tersebut dihapuskan/tidak dapat di perhitungkan.

b. Masa kerja yang diperhitungkan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) PP no. 98 tahun 2000   sebagaimana telah diubah dengan PP no. 11 Tahun 2002 adalah masa kerja hasil akhir yang tidak kurang dari 1 (satu) bulan tersebut dihapuskan/tidak dapat di perhitungkan.

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

WAKTU KENAIKAN GAJI BERKALA

Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam golongan I, II, III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pegawai negeri sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat:

  • Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
  • Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup” (61-75).

PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan belum memenuhi syarat penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup” (61-75), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun;

Apabila sehabis waktu penundaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun;

BERKAS USUL KENAIKAN GAJI BERKALA

1.Surat pengantar dari SKPD

2.Fotokopi surat keputusan CPNS

3.Fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;

4.Fotokopi surat keputusan dalam jabatan terakhir;

5.Fotokopi surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala terakhir;

6.Fotokopi kartu pegawai;

7.Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) terakhir dengan nilai rata-rata cukup.

 Keterangan:

Berkas usulan dibuat 1 (satu) rangkap dan dilegalisir oleh Pimpinan Dinas / Instansi masing-masing. 
Usulan Kenaikan Gaji Berkala sudah bisa diusulkan minimal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya SK Kenaikan Gaji Berkala yang baru

ALUR PENINJAUAN MASA KERJA

Alur Peninjauan Masa Kerja

ALUR PEMBUATAN SK KENAIKAN GAJI BERKALA

Alur Pembuatan SK KGB

AGENDA KEGIATAN

<<  May 2019  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031