DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000.

PENGERTIAN

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kopentensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural antara lain di maksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SYARAT PENGANGKATAN

Untuk dapat di angkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, calon PNS tidak dapat menduduki jabatan struktural karena masih dalam masa percobaan dan belum memiliki pangkat.
  2. Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
  3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.
  4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
  5. Memiliki kopentensi jabatan yang diperlukan. Kopentensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki PNS berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tsb dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.
  6. Sehat jasmani dan rohani

Di samping Persyaratan tersebut di atas juga harus memperhatikan faktor antara lain:
  1. Senior dalam kepangkatan.
  2. Usia.
  3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) jabatan.
  4. Pengalaman jabatan
Pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang dan wajib dilantik serta mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena antara lain:
  1. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya.
  2. Mencapai batas usia pensiun.
  3. Diberhentikan sebagai PNS
  4. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.
  5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.
  6. Tugas belajar lebih dari 6 bulan.
  7. Adanya perampingan organisasi pemerintah.
  8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jsmani dan rohani, atau
  9. Hal-hal lain yang ditetukan dalam peraturan perundang-undangan.

PROSEDUR PENERIMAAN TENAGA ADMINISTRASI

Alur Pengangkatan Tenaga Administrasi

PROSEDUR PENERIMAAN TENAGA EDUKATIF

Prosedur Penerimaan Tenaga Edukatif

PROSEDUR DIKLAT PRAJAB

Prosedur DIKLAT

Prosedur DIKLAT Edukatif

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil menurut tata cara yang ditentukan.
Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan NIP bagi yang memenuhi syarat, sebagai dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tahun anggaran yang berjalan, yaitu tahun anggaran penetapan formasi, pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberian NIP.
Dalam hal pemberian NIP pada bulan terakhir tahun anggaran yang berjalan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku mulai tanggal 1 bulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan, kecuali ada kebijakan lain dari Pemerintah Pusat.
Surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dengan surat ke alamatnya.
Selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya surat keputusan, Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus sudah melapor pada satuan unit organisasi.
 
 Sumber Acuan:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;
  4. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
  5. Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI

Diklat prajabatan atau pendidikan dan pelatihan prajabatan adalah syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan jenis-jenis diklat PNS. Salah satu jenis diklat adalah diklat prajabatan (golongan I, II atau III) yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai golongan tersebut di atas. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Sasaran diklat prajabatan (golongan I, II, dan III) adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kurikulum dan mata pelajaran diklat

  • Dinamika Kelompok
  • Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Manajemen Kepegawaian Negara
  • Etika Organisasi
  • Pelayanan Prima
  • Budaya Kerja Organisasi Pemerintah
  • Manajemen Perkantoran Modern
  • Membangun Kerjasama Tim (Team Building)
  • Komunikasi yang Efektif
  • Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan RI
  • Program Kokurikuler: Latihan Kesegaran jasmani, baris-berbaris, tata upacara sipil, ceramah.

A. DASAR HUKUM
1. PP 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
2. PP Nomor 48 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 tahun 2007 dan PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, dirasa perlu menerbitkan kembali SK CPNS/ PNS dan PTT/ Tenaga Honorer yang hilang/ rusak akibat bencana atau hal-hal lain serta penggantian SK dikarenakan kesalahan administrasi/ kekeliruan dalam penerbitannya.

C. KELENGKAPAN BERKAS

1. Penerbitan kembali SK CPNS/ PNS dan PTT/ Tenaga Honorer yang hilang/ rusak akibat bencana atau hal-hal lain.

  • Usulan Kepala SKPD
  • Laporan Kepolisian setempat.
  • Foto copy SK yang hilang/ rusak tersebut.
  • Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir.
  • Surat pernyataan kehilangan/ rusak dari Pejabat Pengelola Keuangan/ Bendahara di SKPD masing-masing bagi PTT/ Tenaga Honorer.
  • Permohonan yang bersangkutan dan/ atau institusi yang bertanggung jawab atas pemegang SK tersebut.

2. Penerbitan kembali SK dikarenakan adanya kesalahan/ kekeliruan

  • Asli SK yang akan diperbaiki.
  • Permohonan yang bersangkutan.
  • Foto copy ijazah/ karpeg yang dijadikan dasar pembuatan SK.
  • Foto copy SK pengangkatan CPNS
  • Foto copy SK kenaikan pangkat terakhir. 

KARTU PEGAWAI NEGER SIPIL (KARPEG)

A.  DASAR HUKUM
1.  UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999.
2.  PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No. 11 Tahun 2002.
3.  Keputusan Ka. BAKN Nomor. 01/ KEP/ 1994 Tanggal 07 Januari 1994.

B.  DEFINISI
Karpeg adalah kartu identitas yang diberikan kepada mereka yang telah berstatus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

C.  TUJUAN PENETAPAN
Penetapan Karpeg bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pemegangnya bahwa ia adalah seorang PNS.

D.  MANFAAT
Karpeg bermanfaat sebagai kartu asuransi sosial dan digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan kenaikan pangkat dan pension, atau persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

E.  MASA BERLAKU
Karpeg berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS. Secara otomatis tidak berlaku lagi apabila telah berhenti/ pension.

F.  PELAYANAN PENERBITAN
Untuk mendapatkan pelayanan penerbitan Karpeg, setiap PNS harus menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

  1. Surat usulan permintaan penerbitan Karpeg
  2. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan menjadi CPNS yang dilegalisasi  oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
  3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan menjadi PNS yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
  4. Fotokopi STTPL Diklat Prajabatan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
  5. Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
  6. Untuk penerbitan kembali Karpeg karena kehilangan, diperlukan tambahan persyaratan yaitu: Surat keterangan hilang dari kepolisian (asli).

KARTU ISTRI ATAU KARTU SUAMI

A. DASAR HUKUM
- PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990.
- SE. BAKN. No. 08/ SE/ 1983 tanggal 26 April 1983 jo. SE Ka. BAKN No. 48/ SE/ 1990 tanggal 22 Desember 1990.

B. DEFINISI
Karis/ Karsu adalah kartu identitas istri/ suami PNS.

C. TUJUAN
Penetapan Karis/ Karsu bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pemegangnya adalah istri/ suami sah dari PNS yang bersangkutan.

D. MANFAAT
Karis/ Karsu bermanfaat sebagai kartu asuransi sosial dan digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan pension, atau persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

E. MASA BERLAKU
Karis/ Karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi suami/ istri sah PNS, dan tidak berlaku lagi apabila PNS bersangkutan berhenti tanpa hak pension.

F. PELAYANAN PENERBITAN
Untuk mendapatkan pelayanan penerbitan Karis/ Karsu, setiap PNS harus menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

  1. Surat usulan permintaan penerbitan Karis/ Karsu
  2. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
  3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
  4. Fotocopy Laporan Perkawinan Pertama yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS yang menikah pada tahun 1983 atau setelahnya (laporan perkawinan ditujukan kepada PPK melalui saluran hirarki).
  5. Fotocopy Daftar Keluarga PNS yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS yang menikah sebelum tahun 1983.
  6. Fotocopy Laporan Perkawinan Janda/ Duda dan fotocopy Surat Cerai/ Kematian yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS Janda/ Duda yang menikah lagi (laporan perkawinan ditujukan kepada PPK melalui saluran hirarki).
  7. Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
  8. Untuk penerbitan kembali Karis/ Karsu karena kehilangan, diperlukan tambahan persyaratan yaitu: Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (asli). 

AGENDA KEGIATAN

<<  May 2019  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031