ALUR PENGURUSAN IZIN CUTI

Alur Pengurusan Izin Cuti

ALUR PENGURUSAN IZIN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

Alur Pengurusan Izin Cuti diluar Tanggungan Negara

Salah satu hak yang akan dimiliki seorang PNS di Indonesia adalah hak cuti. Hak ini akan diberikan ketika seorang Pegawai Negeri Sipil telah menunaikan kewajibannya dengan baik. Cuti di PNS ada berbagai macam dengan aturan dan ketentuan yang berbeda.

Peraturan Cuti PNS

  1. Undang-undan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hak cuti disebutkan dalam bagian kesatu pasal 21 UU ini. Menjelaskan bahwa selain gaji, tunjangan, dan berbagai fasilitas finansial lainnya, seorang PNS juga diberi hak Cuti. Ketentuan sebelum UU ASN yang mengatur cuti ada di Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepgawaian pada pasal 8.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Berhubung peraturan pemerintah untuk pelaksanaan UU ASN belum ada maka untuk saat ini masih menggunakan PP 24 Tahun 1976 yang masih berlaku. Di peraturan pemerintah ini diatur dengan jelas hak cuti apa saja yang diperoleh seorang PNS.
  3. Peraturan di masing-masing kementerian. Peraturan turunan PP 24 1976 akan berbeda di setiap kementerian. Contoh di Kementerian Keuangan, cuti diatur dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE – 3559 /MK.1/2009.

Definisi Cuti

Cuti atau yang dalam bahasa inggris disebut dengan “leave” adalah periode waktu ketika seseorang terbebas dari pekerjaan utamanya tetapi tidak kehilangan pekerjaannhya tersebut. (sumber : wikipedia). Sedangkan menurut Pasal 8 UU Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam waktu tertentu. Sedikit berbeda redaksinya, di PP 24 tahun 1976 disebutkan bahwa cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam waktu tertentu.

Menurut Pasal 2 PP 24 tahun 1976 disebutkan yang berhak memberikan cuti adalah:

  • Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ;
  • Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;
  • Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Macam-Macam Cuti PNS

A. CUTI TAHUNAN

  • Cuti tahunan hanya boleh diambil oleh seorang PNS bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus. Biasanya dihitung 1 tahun sejak TMT CPNS.
  • Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari dengan dikurangi cuti bersama. Jadi jumlah cuti tahunan itu termasuk di dalamnya cuti bersama.
  • Untuk mengambil cuti tahunan minimal 3 hari. Biasanya PNS dapat mengambil cuti tahunan kurang dari 2 hari tetapi jika berturut-turut digabung dengan cuti bersama.
  • PNS yang ingin mendapatkan cuti tahunan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
  • Jika anda melaksanakan cuti di tempat yang terpelosok dan sulit transportasi, cuti dapat ditambah menjadi maksimal 14 hari dalam satu tahun.
  • Cuti tahunan dapat ditangguhkan oleh pejabat berwenang paling lama satu tahun.
  • Cuti tahunan yang ditangguhkan di tahun sebelumnya dapat digunkan pada tahun berikutnya dengan jumlah akumulasi maksimal 24 hari.
  • Cuti tahunan tidak diberikan kepada PNS guru sekolah dan dosen perguruan tinggi karena sudah mendapat libur sesuai ketentuan yang berlaku.

B. CUTI BESAR

  • PNS dapat mengambil cuti besar dengan syarat telah mengabdi sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus.
  • Lamanya cuti besar adalah 3 bulan dan jika PNS mengambil cuti besar maka ia tidak punya hak cuti tahunan di tahun yang sama.
  • Cuti besar diajukan secara tertulis.
  • Selama cuti besar, PNS tetap mendapatkan penghasilan penuh..

C. CUTI SAKIT

 
  • Seorang PNS yang menderita sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak mendapatkan cuti sakit dengan memberitahukan kepada atasannya.
  • Jika PNS sakit 2 (dua) s.d. 14 (empat belas) hari maka berhak mendapatkan cuti sakit dengan syarat mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit.
  • Jika PNS sakit lebih dari 14 hari masih berhak melakukan cuti sakit dengan syarat mengjukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dari dokter yang ditunuk oleh menteri kesehatan.
  • Cuti sakit diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan menggunakan surat keterangan dokter yang ditunjuk menteri kesehatan.
  • Jika PNS sakit lebih dari 1 tahun maka harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk menteri kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian yang bersangkutan belum sembuh maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
  • Bagi  PNS permepuan yang sakit karena keguguran diberikan cuti sakit paling lama satu setengah bulan.

 D. CUTI BERSALIN

  • Cuti bersalin hanya diberikan untuk persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga dan untuk kelahiran keempat dan seterusnya diberikan cuti diluar tanggungan negara
  • Lamanya cuti bersalin PNS adalah sebulan sebelum dan dua bulan sesudah persalinan. Biasanya menggunakan HPL dari dokter untuk pengajuan cutinya.
  • Selama cuti bersalin PNS tetap mendapatkan penghasilan penuh.

E. CUTI ALASAN PENTING

Cuti Alasan Penting Karena Anak Sakit
  • Yang dimaksud cuti alasan penting adalah cuti karena alasan:
    – ibu, bapak, adik, kakak, istri, anak, suami, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia
    – salah seorang anggota sebagaimana tersebut pada poin di atas meninggal dunia dan menurut hukum PNS yang bersangkutan yang harus mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggal
    – melangsungkan perkawinan pertama
    – alasan penting lainnya berdasarkan keputusan presiden
  • Lamanya cuti alasan penting maksimal 2 bulan
  • PNS harus mengajukan permohonan tertulis dan apabila mendesak dan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat berwenang maka pejabat atau atasan dapat memberikan ijin tanpa perlu menunggu keluarnya izin cuti
  • Selama cuti alasan penting PNS tetap mendapat penghasilan penuh

F. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN)

  • CLTN hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja terus-menerus minimal 5 tahun
  • Alasan CLTN bisa alasan pribadi yang penting dan mendesak (anak sakit, ikut suami ke luar negeri, sakit dan butuh perawatan lama)
  • CLTN paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun
  • PNS yang CLTN harus dibebaskan dari jabatannya kecuali CLTN karena kelahiran anak keempat dan seterusnya
  • Hati-hati jika CLTN sudah berakhir tetapi PNS tidak segera melaporkan ke instansi induknya maka ia akan diberhentikan dengan hormat.
  • Setelah melaporkan ke instansi induk PNS akan ditempatkan kembali sebagai PNS apabila ada lowongan formasi di instansi tersebut. Jika tidak ada pimpinan instansi akan melaporkan ke BAKN untuk kemungkinan ditempatkan di instansi lain.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin.

Laporan dan Pencatatan :

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hirarkhis selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan.Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali.
  • Laporan perkawinan dibuat rangkap tiga dan dilampiri :

a.  Salinan sah Surat Nikah /Akte Perkawinan  untuk tata naskah masing- masing instansi.

b.  Pas foto isteri/suami ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar

Catatan: Yang dimaksud dengan pejabat ialah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, atau pejabat lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki wewenang memberikan atau menolak permintaan izin perkawinan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil.

SANKSI: PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010).

  • PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari Pejabat.

 Alasan PNS Dapat Melakukan Perceraian sbb.:

  • Salah satu pihak berbuat zina
  • Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan
  • Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan sah atau hal lain di luar kemampuannya/kemauannya
  • Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman yang lebih berat
  • Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan berat
  • Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

 Permintaan Ijin Untuk Bercerai Ditolak,  apabila:

  • Bertentangan dengan ajaran /peraturan agama yang dianut.
  • Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) PP No. 10 Tahun 1983
  • Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Permintaan Ijin untuk Bercerai Diberikan,  apabila:

  • Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya.
  • Ada alasan sebagai mana tercantum dalam Romawi III angka 2 SE BAKN No. 08/SE/1983.
  • Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
  • Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Perceraian Terjadi Atas Kehendak PNS Pria, maka :

a.    Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sbb:

  • 1/3 gaji untuk PNS.
  • 1/3 gaji untuk bekas isteri.
  • 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya.

b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka gajinya

       dibagi dua, yaitu :

  • ½ untuk PNS .
  • ½ untuk bekas isterinya.

c.  Apabila anak mengikuti PNS pria, maka pembagian gaji ditetapkan sbb :

  • 1/3 gaji untuk PNS pria.
  • 1/3 gaji untuk bekas isterinya.
  • 1/3 gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria.

d.  Apabila sebagian anak mengikuti PNS  yang bersangkutan dan sebagian mengikuti     bekas isteri,      maka 1/3 gaji  yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.

  • Hak atas bagian gaji untuk bekas isteri sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzinah atau isteri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.
  • Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, hak atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami telah terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah.

Apabila Perceraian Terjadi Atas Kehendak Bersama Suami Isteri,  maka pembagian gaji diatur sbb.:

  • Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji berdasarkan kesepakatan bersama.
  • Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, apabila semua anak mengikuti bekas isteri, maka 1/3 gaji untuk anak dan diterimakan pada isteri.
  • Apabila sebagian anak mengikuti PNS ybs dan sebagian mengikuti bekas isteri maka 1/3 gaji dibagi jumlah anak (sebagian ikut isteri/suami).

PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor   30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila :

  1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari Pejabat bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau tanpa surat keterangan bagi     yang  berkedudukan sebagai Tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat.
  2. Apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian
  3. Tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat- lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.
  4. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan pemintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
  5. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

PNS Pria Yang Akan Beristri Lebih Dari Seorang:

  • PNS yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
  • Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.
  • Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
  • Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
  • Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, yakni :

Syarat alternatif (salah satu harus terpenuhi) :

  • Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena menderita sakit jasmani/rokhani.
  • Isteri mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan.
  • Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun.

Syarat komulatif (semua harus terpenuhi) :

  • Ada persetujuan tertulis secara iklas dari isteri dan disahkan atasannya.
  • PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup.
  • PNS pria berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anaknya.

PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila:

  1. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.
  2. Tidak melaporkan perkawinanya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
  • PNS Wanita Tidak Diijinkan Menjadi Isteri Kedua,  Ketiga,  Keempat:  
  • PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
  • Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS.
  • PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria bukan PNS wajib memperoleh ijin tertulis dari Pejabat dan memenuhi syarat sesuai Romawi V angka 3SE BAKN No. 08/SE/1983.
  • SANKSI : PNS Wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980.
  •  Hidup Bersama Di Luar Ikatan Perkawinan Yang Sah:
  • PNS dilarang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.
  • Yang dimaksud hidup bersama diluar perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga
  • SANKSI : PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya.

AGENDA KEGIATAN

<<  July 2019  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031